Ide Nasional, Jakarta – – Tidak cukup satu kali bagi Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengucap kata ‘lompatan’ dalam pidato kenegaraan di sidang bersama DPD/DPR RI, Jumat 16 Agustus 2019.
Terhitung, ada sebelas kali mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengucapkan kata tersebut. Penekanan yang dituju tentunya adalah lompatan dalam kerangka pembangunan Indonesia ke depan, Indonesia Maju.
Jokowi yang berbalut pakaian adat Sasak, Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam pidatonya berharap pembangunan Indonesia mengalami kemajuan signifikan di pusaran globalisasi. Bukan lagi langkah kecil asal selamat yang tak lagi relevan, namun cepat dan selamat yang saat ini dibutuhkan.
Meski demikian, Jokowi mengakui, tidaklah mudah untuk mengapai tujuan tersebut. Syarat utama adalah masyarakat dan pemerintah harus keluar dari kebiasaan dan kekakuan sistem yang selama ini menghambat inovasi dalam hal pelayanan. Juga perlunya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
“Langkah demi langkah tidak lagi cukup, lompatan demi lompatan yang kita butuhkan. Lambat asal selamat tidak lagi relevan, yang kita butuhkan adalah cepat dan selamat,” kata Jokowi.
“Sayalah yang memimpin lompatan kemajuan kita bersama,” ucap Jokowi.
Menurut Jokowi, dimensi-dimensi pembangunan Indonesia ke depan hanya dapat terwujud dalam perkembangan inovasi di segala sektor, khususnya pelayanan publik. Seperti di bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan, hukum, birokrasi, sumber daya manusia (SDM), budaya, hingga mitigasi bencana.
Jokowi mencontohkan kemajuan Mahkamah Agung yang mampu menerobos kekakuan pelayanan masyarakat di bidang hukum ke pelayanan dalam jaringan atau online, melalui e-court.
Inovasi ini tercatat mampu mengurangi tunggakan perkara menjadi 906 perkara pada 2018. Jumlah ini, kata Jokowi, yang terendah sepanjang sejarah.
“Jumlah terendah sepanjang sejarah berdirinya MA. MA juga terus berbenah dengan melakukan beberapa langkah perbaikan, seperti pembaharuan dalam tata cara penyelesaian gugatan sederhana dan pembaharuan di bidang manajemen perkara,” kata Jokowi.
Inovasi juga ditekankan dalam bidang hukum, khususnya pemberantasan korupsi. Jokowi mengatakan, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak dapat lagi menggunakan standar kuantitas jumlah perkara yang diselesaikan dan banyaknya pejabat yang ditangkap.
“Harus juga diukur dari berapa potensi pelanggaran hukum dan pelanggaran HAM bisa dicegah, berapa potensi kerugian negara yang bisa diselamatkan. Ini perlu kita garis bawahi. Oleh sebab itu manajemen tata kelola serta sisteml ah yang harus dibangun,” ujar Jokowi.
Menanggapi itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo setuju dengan Jokowi, di mana pencegahan dan penindakan juga harus mengikuti kemajuan teknologi. Namun, Agus juga menekankan pentingnya kerjasama regional dan internasional.
Selain itu, kata Agus, KPK juga serius menginginkan pembenahan partai dan sistem pemilu dan pilkada. “Tata kelola, manajemen dan sistem kepartaian yang perlu dibenahi. Termasuk pendanaan partai dari pemerintah harus jauh lebih besar,” ucap Agus kepada Merdeka.com, Jumat (16/8/2019).
SDM yang Mumpuni
Bukan hanya di bidang hukum, Jokowi juga ingin adanya inovasi untuk melakukan lompatan besar di berbagai bidang. Untuk mewujudkan mimpi tersebut, Jokowi butuh sumber daya manusia yang mumpuni dan anggaran yang besar.
“Kalau sumber dayanya ada, anggaran enggak ada, ya enggak bisa. Kalau anggaran ada, sumber dayanya nggak ada, ya nggak bisa juga,” kata Menurut Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio kepada Ide Nasional.
Agus menilai Jokowi dapat mewujudkan cita-cita Indonesia Maju ini dalam 5 tahun ke depan. Untuk itu, Agus minta Jokowi segera mencari sumber daya manusia dan anggarannya.
“Modalnya kebijakan bisa dibuat, tapi harus segera mendidik SDM dan ada uangnya. Bukan hanya birokrasinya yang didik tapi juga tukang- tukangnya. Kebijakannya ada, tapi yang eksekusi kan juga harus dididik,” ucap dia.
Sementara, Pengamat Politik Adi Prayitno mengatakan, lompatan dan inovasi dapat dilakukan Jokowi dengan sistem yang dapat mendukung gagasan mantan Wali Kota Solo itu.
“Artinya, bukan hanya Jokowi yang ingin lompat jauh tapi semua infrastruktur pendukungnya harus siap mengikuti ritme dan cara kerja Jokowi. Ini mutlak dilakukan,” kata Adi.
Salah satunya, kata Adi, adalah dukungan para menteri muda Jokowi. Mereka diharapkan dapat memberikan inovasi dalam pembangunan Indonesia ke depan.
“Tentu salah satunya dengan topangan menteri muda yang berfikir maju progresif dan out of the box, berani melakukan manuver besar untuk perbaikan bangsa. Muda itu identik dengan perubahan sesuai selera anak zaman sekarang,” ucap Adi.
Artikel yang berjudul “HEADLINE: Lompatan Jokowi untuk Indonesia Maju, Bagaimana Pelaksanaannya?” ini telah terbit pertama kali di:
No comments:
Post a Comment