Presiden Joko Widodo akan melaksanakan kegiatan tahunan dalam Sidang Tahunan MPR membahas target ekonomi Indonesia secara makro. Hasil dari sidang ini akan dimasukkan ke dalam Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk masa tahun 2020.
Dalam sidang ini, Presiden Joko Widodo membahas permasalahan dalam ekonomi Indonesia bersifat makro, yang dalam sidang ini sangat ditunggu-tunggu bagi masyarakat terutama pihak pengusaha dalam berwirausahanya yang bisa berdampak pada ekonomi Indonesia satu tahun kedepan. Pada rapat paripurna yang diikuti oleh pemerintah serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 dengan nilai 5,2 persen sampai 5,5 persen.
Menurut pendapat Telisa Aulia Falianty selaku ekonomi di Universitas Indonesia (UI) berpendapat bahwasannya Presiden Joko Widodo dapat mengembangkan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan melakukan upaya peningkatan mutu serta daya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Jelas seperti janji kampanye yang dilakukan Jokowi.
Pada janji kampanye tersebut Jokowi berjanji untuk mengeluarkan Kartu Pra Kerja untuk masyarakat. Dengan prioritas utama ditargetkan untuk siswa yang baru lulus SMA/SMK serta mahasiswa yang baru lulus perguruan tinggi sehingga mendapat ilmu serta keterampilan dari pihak pemerintah secara gratis.
Namun, setelah ditunggu-tunggu masih belum adanya kejelasan akan adanya kelanjutan program Kartu Pra Kerja ini. Dengan kejelasan apakah akan ada keikutsertaan pihak swasta dan apa saja hal yang harus dipenuhi agar mendapatkan kartu tersebut.
Daya SDM di Indonesia sangat dibutuhkan sebagai produktivitasnya yang masih terbilang rendah. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan bawa nilai kualitas SDM di Indonesia masih kalah dengan negara tetangga wilayah Asia Tenggara. Pada laporan Bank Dunia (World Bank) Indeks skor Modal Manusia (Human Capital Indeks/HC) Indonesia masih jatuh pada angka 0,53. Sedangkan Singapura mencapai 0,88 dan Vietnam pada angka 0,66.
Dengan angka itu diperkirakan indeks nilai produktivitas anak 18 tahun hanya kisaran 53 persen, oleh karena itu menurut Telisa pemerintah harus menggunakan dana APBN di tahun 2020 lebih guna meningkatkan keproduktifitasan tenaga SDM di Indonesia dengan menyarankan menggunakan anggaran dana Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) lebih diperbesar.
Selain Kartu Pra Kerja, Telisa pada hari Jum,at 16 Agustus 2019 juga menanggapi soal riset serta pengembangan di Indonesia. Menurutnya Jokowi sebaiknya menyiapkan anggaran khusus untuk pengembangan penelitian dan pengembangan sehingga hasil yang dilakukan akan lebih optimal. Dan juga pemerintah sebaiknya mengkaji ulang mekanisme berjalannya pengelolaan riset sehingga hasil yang ada bisa digunakan bukan sekedar formalitas.
Salah satu upaya pemerintah yang sedang ditunggu adalah dengan menerbitkan Kartu Pra Kerja dengan harapan bisa membangun pertumbuhan ekonomi makro Indonesia serta diharapkan pula agar pemerintah serta Presiden Jokowi dapat meningkatkan nilai anggaran riset agar hasil yang diberikan dapat optimal sehingga dapat digunakan dalam bermasyarakat.
featured,politik
jokowi,pidato-kebangsaan,sidang-tahunan-mpr
jokowi,pidato-kebangsaan,sidang-tahunan-mpr
Artikel yang berjudul “Pidato Kewarganegaraan Sidang Tahunan MPR oleh Presiden” ini telah terbit pertama kali di:
No comments:
Post a Comment