Wiranto: Tuntutan Referendum di Papua Mengingkari Hasil Pemilu

Ide Nasional, Jakarta – Menteri Koodinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Wiranto menyebut tuntutan referendum di Papua sama saja mengingkari Pemilu 2019.

“Menuntut referendum, itu sebenarnya mengingkari hasil pemilihan umum yang lalu,” kata Wiranto di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/9/2019).

Wiranto mengatakan, saat Pilpres 2019 mayoritas masyarakat Papua memilih Presiden Jokowi untuk memimpin kembali Indonesia. Hal itu, kata Wiranto, menandakan sebagian besar masyarakat Papua mendukung pemerintahan Jokowi.

“Hasil pemilihan umum di sana kan 90 persen lebih memilih Pak Jokowi. Artinya apa, setuju dengan pemerintahan Pak Jokowi untuk terus lima tahun kedepan,” ujarnya.

Wiranto menilai, tuntutan referendum sejatinya tidak perlu. Menurut dia, tuntuan referendum biasanya disampaikan karena suatu wilayah sedang berada di dalam dua pilihan, yakni merdeka atau bergabung dengan negara penjajah.

“Tapi Papua dan Papua Barat ini kan wilayah yang sah dari Republik Indonesia. Jadi saya kira referendum itu sudah tidak lagi perlu untuk dikemukakan lagi,” ungkapnya.

Dia melanjutkan, selama ini pemerintah selalu berlaku adil pada masyarakat Papua. Apalagi, dana APBN paling banyak digelontorkan ke Papua.

“Itu pendapatan daerah yang tersedot ke pusat itu kira-kira setahun yang lalu itu sekitar Rp 26 triliun. Tetapi dana pembangunan yang digelontorkan ke Papua dan Papua Barat itu sekitar Rp 92 triliun. Sehingga cukup adil dan sangat adil, bahkan kalau kita bicara keadilan, ya lebih dari provinsi yang lain,” ucapnya.

Artikel yang berjudul “Wiranto: Tuntutan Referendum di Papua Mengingkari Hasil Pemilu ” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita