Fahri Hamzah Heran Capim KPK Harus Teken Kontrak Politik dengan Komisi III

Komisi III menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Koalisi Masyarakat Sipil. Rapat yang membahas seleksi calon pimpinan (capim) KPK itu semula dijadwalkan dimulai pukul 13.00 WIB.

Namun, RDPU baru dimulai pukul 13.55 dan selesai pukul 14.50 WIB. Rapat itu hanya dihadiri tiga perwakilan koalisi masyarakat yakni Indonesiaan Police Watch (IPW), Poknas dan Relawan Indonesia Bersatu (RIB) yang merupakan kumpulan relawan Jokowi.

Ketua IPW Neta S Pane menyatakan KPK sangat memerlukan Dewan Pengawas agar KPK tidak liar.

“Sehingga orang KPK tidak liar, semau gue. Proses seleksi capim bisa jadi momentum membenahi KPK dan Paradigma baru,” katanya.

“Komisi III jangan dengarkan ICW, komisi III tutup kuoing dan pilih yang terbaik Banyak sekali kebobrokan KPK,” tambahnya.

Senada dengan IPW, dua LSM lain juga menyatakan dukungannya terhadap Pansel Capim KPK dan Komisi III.

Sementara itu, Anggota Komisi III dari F PDIP Masinton Pasaribu menyatakan akhirnya ia mengetahui bahwa suara di masyarakat tidak hanya ada satu suara saja, atau tidak hanya menolak capim hasil Pansel KPK saja.

“Kami tidak pernah didatangi kelompok yang katanya menolak, ada pro dan kontra di masyarakat, itulah dinamika dalam demokrasi,” kata Masinton.

“Bahwa pandangan terhadap KPK itu ternyata tidak seperti selama ini yang ramai di media, tunggal. Ternyata ada juga yang menginginkan revisi (UU KPK), saya mengapresiasi teman-teman di sini, mau secara manifest, menyampaikan suaranya secara terbuka melakukan kritik, koreksi bahkan tadi evaluasi, satu insititusi yang namanya KPK. Karena kita jarang mendengar suara publik yang manifest secara terbuka. Kenapa, karena takut dibuli, karena sekian tahun dibangun persepsi, KPK itu malaikat,” tambahnya.

Sementara itu, Pimpinan RDPU Herman Heri sempat menunda rapat untuk memberikan waktu bagi kelompok masyarakat lain yang ingin menyampaikan pendapat. Namun, hingga lima menit ditunggu akhirnya rapat disudahi pukul 14.50.

“Rapat kita sudahi,” katanya.

Reporter: Ahda Bayhaqi

Sumber: Merdeka

Artikel yang berjudul “Fahri Hamzah Heran Capim KPK Harus Teken Kontrak Politik dengan Komisi III” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita