HEADLINE: Insiden Salaman di Senayan, Pesan Politik Megawati ke Surya Paloh?

Sinyal merenggangnya hubungan Megawati dengan Surya Paloh sudah lama terlihat. Menurut pengamat politik Hendri Satrio, sinyal itu mulai terlihat saat Partai Nasdem bermanuver membajak sejumlah kader PDIP di daerah-daerah, baik untuk pileg maupun pilkada.

Bahkan Partai Nasdem mencoba merayu kader terbaik PDIP Tri Rismaharini hijrah ke Jakarta untuk meramaikan Pilkada DKI 2022.

Yang tak kalah menarik, Surya Paloh menyatakan bahwa Jokowi adalah kader Nasdem. Hal itu disampaikan Surya di hadapan kadernya saat Jokowi menghadiri pembukaan Sekolah Legislatif Partai Nasdem.

“Jadi kalau mau bilang ada perlombaan, Jokowi itu kader partai siapa? Saya katakan pasti nomor satu NasDem,” ucap Surya Paloh di Gedung Akademi Bela Negara Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa 16 Juli 2019.

Pernyataan Surya Paloh itu disambut tepuk tangan yang meriah dari para kader Nasdem. Jokowi pun tertawa mendengar pernyataan Surya.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sempat menyinggung soal keberhasilan partainya di pilkada tanpa membajak kader. Hal itu diungkap Hasto, dalam diskusi ‘Kesiapan PDI Perjuangan menuju Pilkada 2020 dan Testimoni Para Kepala Daerah’ pada Senin 5 Agustus 2019.

Hasto menceritakan ketika PDIP berada di luar pemerintahan sejak 2004, pihaknya melakukan upaya di tahun 2005 yakni memfungsikan program dan kebijakan pemerintahan daerahnya. Saat itu, beberapa kepala daerah berprestasi dikumpulkan.

“Termasuk Pak Jokowi. Hasilnya Hasta Prasetya yang pada 2010 menjadi Dasa Prasetya partai,” ujar Hasto.

Dari situ, PDIP lalu melaksanakan sekolah untuk para calon kepala daerah. Para kepala daerah yang dinilai berhasil dalam kerjanya, diundang untuk mengajar di sekolah itu.

“Inilah upaya kami menampilkan wajah politik yang membangun peradaban lewat mencetak kader partai yang baik,” ujar Hasto.

“Dan kepala daerah kami itu dididik, bukan kepala daerah yang dibajak dari parpol lain. Ini akhirnya menghasilkan kerja yang baik juga. Kami memperoleh hasil baik di pilkada yang senapas dengan pemilu legislatif dan pilpres,” sambungnya. Sinyal lainnya adalah soal pertemuan Gondangdia. Surya Paloh mengumpulkan ketua parpol koalisi minus PDIP di Kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat.

Surya Paloh kemudian mengundang Gubernur Anies Baswedan ke Kantor DPP Nasdem. Hal itu dilakukan di saat Megawati tengah menjamu Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat.

Pertemuan itulah yang kemudian diamini banyak kalangan sebagai bukti merenggangnya hubungan antara kedua ketum parpol pendukung Jokowi itu. Meski sepekulasi-spekulasi itu selalu dibantah.

“Kami ingin meluruskan, saya bersama Johnny G Plate, di mana ada pihak yang mencoba melakukan framing seolah koalisi tidak kompak,” ujar Hasto di depan Resto Seribu Rasa, Jakarta Pusat, Jumat 26 Juli 2019.

Hasto mengatakan, Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin yang menentukan arah koalisi. Saat ada dialog pimpinan partai politik, kata dia hal itu untuk membangun kesepahaman.

“Ketika upaya dialog dengan pimpinan parpol dilakukan, itu sebagai upaya untuk membangun kesepahaman untuk bangsa dan negara. Terkait koalisi di pemerintahan Pak Jokowi yang memutuskan bersama ketua umum. Jadi kami kompak semua,” ucapnya.

Senada, Johnny mengatakan Jokowi yang menjadi dirijen orkrestra politik Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Lagu yang dimainkan Jokowi adalah mempererat persatuan bangsa.

“Semua usaha untuk memecah belah tokoh politik, parpol atau komponen bangsa itu tidak patriotik,” ucapnya.

Sinyal terbaru terkait sikap Nasdem yang ngotot menginginkan posisi Jaksa Agung. Nasdem juga tak mau kalah dengan PKB yang mengharapkan jatah 10 kursi menteri. Alasannya, Nasdem memiliki suara lebih banyak dari PKB.

Terkait hal ini, PDIP mengingatkan agar dalam menyusun kabinet harus sesuai dengan data si calon menteri. Sehingga Presiden mempunyai opsi untuk memilih sosok yang terbaik.

“Sehingga, seharusnya tidak ada tekan menekan di dalam penyusunan (kabinet) itu,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis 1 Agustus 2019.

Dia menuturkan, semua partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf mempunyai peran memobilisasi pemilih dalam Pilpres 2019.

“Tapi bukan peran itu kemudian meniadakan hak prerogatif Presiden,” ungkap Hasto.

Dia pun mencontohkan bagaimana Megawati Soekarnoputri kala menjadi Presiden, menyusun kabinet dengan sunyi dan tenang.

“Tapi bisa dihasilkan sosok-sosok berkaliber nasional dan internasional. Sehingga kabinet Ibu Mega disebut the dream team cabinet, yang mampu menyelesaikan krisis dimensi saat itu,” pungkas Hasto.

Artikel yang berjudul “HEADLINE: Insiden Salaman di Senayan, Pesan Politik Megawati ke Surya Paloh?” ini telah terbit pertama kali di:

Sumber berita